Suaidi Yahya jangan primitif, mencari kambing Hitam karna ketidakmampuannya dalam memimpin.

Bagikan

Mediaanakbangsa.com,LHOKSEUMAWE – SMUR Lhokseumawe mengatakan bahwa walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya jangan mencari kambing hitam atas ketidak becusannya dalam menyelesaikan permasalahan di pasar inpres kota Lhokseumawe.

Dalam rapat koordinasi Forkompinda kota Lhokseumawe pada Rabu 8 Juli 2020, Suaidi Yahya mengeluarkan statement bahwasanya mahasiswa membela pelanggar penertiban pasar. Dalam hal ini SMUR Lhokseumawe mengatakan bahwa Suaidi Yahya jangan mencari kambing hitam atas ketidakmampuannya dalam mengelola pasar inpres Lhokseumawe.

Dedi Ismatullah anggota SMUR Lhokseumawe mengatakan bahwa Sebelumnya telah terjadi penggusuran yang tidak didahului dengan surat pemberitahuan dan sosialisasi untuk penertiban pasar, ini jelas sudah melanggar administrasi. Kemudian tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu tentang penggusuran dan relokasi tempat yang baru untuk berjualan, bagaimana bisa walikota malah membenarkan penggusuran yang dilakukan secara tidak berprikemanusiaan tersebut. Seharusnya pemerintah kota Lhokseumawe melalui Disperindagkop harus lebih dulu memberikan surat edaran tentang adanya penggusuran lalu kemudian melakukan sosialisasi kepada pedagang dan memberitahukan tentang relokasi tempat yang baru, bukan asal gusur melainkan adanya proses administrasi yang harus di lewati, atau jangan jangan relokasi tempat itu hanya bualan semu semata?

Dan juga terkait permasalahan uang retribusi yang tidak masuk dalam kas negara sudah di laporkan ke pihak kepolisian, katanya hal ini sedang di proses oleh pihak kepolisian namun sampai saat ini belum ada kejelasan, bagaimana ini bisa terjadi? Padahal ini merupakan indikasi korupsi yang sudah sewajarnya di berantas

Hal ini justru tercermin sikap premanisme dalam pemerintahan kota Lhokseumawe, karena sebelumnya para pedagang pun sudah pernah mendatangi dinas terkait untuk mengeluhkan nasibnya, namun tak ada hasil, maka dari itu para pedagang dan mahasiswa akhirnya melakukan aksi demonstrasi, itu sudah hal yang wajar dalam menyuarakan aspirasi.

Jadi Suaidi Yahya jangan mencari kambing hitam atas ketidakmampuannya untuk menyelesaikan permasalahan lalu membenarkan penggusuran yang tidak berprikemanusiaan tersebut sampai mengeluarkan kata kata body shaming, jangan nanti anda terkena Pasal 311 KUHP, anda selaku walikota harus mencerminkan perilaku yang baik, jangan ketika sudah mendapatkan surat dari ombudsman malah kocar kacit mencari tumbal, seharusnya anda sebagai walikota yang semestinya bercermin atas ketidakmampuan anda tutup Dedi Ismatullah.(M, Sabar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *