Peradilan Adat Pertanahan, Inovasi Mediasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur

Bagikan

Oleh: Dr. Yuliandi Djalil, S.SiT., M.H.

Mediaanakbangsa.com,Aceh Timur-Sejak tahun 2017 lalu, Pemerintah melalui  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara konsisten berusaha untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia. Selain itu pemerintah juga memberi perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan pertanahan. Salah satunya telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dengan memfasilitasi mediasi antara Koperasi Sinar Maju dan Koperasi Sinar Jaya, yang bertujuan mencari win-win solution untuk kedua belah pihak terkait permasalahan pertanahan tersebut.

Upaya mediasi melalui inovasi Peradilan Adat Pertanahan ini, telah membantu penyelesaian sengketa yang terjadi antara Koperasi Sinar Maju dengan Koperasi Sinar Jaya dalam waktu relatif cepat.  Melalui mediasi ini Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur memanggil para pihak yang bersengketa untuk mendengarkan permasalahan pokok, baik yang terjadi di lapangan serta memperhatikan perkembangan laporan dari hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait sengketa kedua belah pihak yang telah dilakukan musyawarah beberapa kali di Aula DPRK Aceh Timur, yang salah satunya dilaksanakan pada Senin, 8 Juni 2020.

Konflik yang terjadi antara Koperasi Sinar Maju dengan Koperasi Sinar Jaya diduga karena adanya penguasaan lahan oleh salah satu kelompok dan tumpang tindih karena kurangnya pemahaman kedua belah pihak dalam hal prosedur penguasaan tanah. Selain itu, permasalahan ini diduga karena adanya kelalaian oleh oknum aparat pemerintah setempat dalam memberikan izin lokasi penguasaan terhadap objek tanah di wilayah Kabupaten Aceh Timur ini.

Melalui mediasi Peradilan Adat Pertanahan, disepakati perdamaian kedua belah pihak tanpa ada paksaan atau merasa dirugikan dari kedua belah pihak. Tentunya ini menjadi prestasi yang luar biasa, karena sengketa ini sudah sangat lama sekali berlarut-larut dan susahnya untuk mempertemukan kedua belah pihak hingga ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh  Timur sejak 16 Maret 2020 lalu.

Pihak Koperasi Sinar Maju adalah pihak yang membuat laporan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat internal bersama dengan pihak Koperasi Sinar Maju. Dalam rapat tersebut, pihak Koperasi Sinar Maju menceritakan  keberatannya atas penerbitan sertipikat atas nama Koperasi Sinar Jaya yang diduga melakukan kesalahan dalam menentukan batas wilayah sehingga menguasai sebagian wilayah milik Koperasi Sinar Maju.

Kesulitan dan hambatan penyelesaian permasalahan pertanahan terus-menerus hadir, baik itu karena sistem maupun karena sulitnya mencari titik temu antara kedua belah pihak. Masalah-masalah sengketa tanah yang berkepanjangan dan penggunaan lembaga peradilan kerap kali menyisakan banyak kekurangan/kelemahan di masa lalu, sehingga menjadi cerminan begitu sulitnya mempertemukan kedua belah pihak.

Meskipun banyaknya kesulitan dan hambatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur optimistis dan mempunyai harapan terbesar terhadap program Peradilan Adat Pertanahan. Diharapkan program ini menjadi acuan serta memudahkan masyarakat khususnya Aceh Timur dalam menyelesaikan sengketa tanah baik perorangan dengan perorangan lainnya, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan wadahnya sudah dipersiapkan dengan matang demi terwujudnya musyawarah bersama berkeadilan yang diambil dalam keputusan bersama.

Peradilan Adat Pertanahan adalah inovasi peradilan yang efektif untuk aksi cegah tuntas sengketa pertanahan, menciptakan kesadaran hukum dalam bersengketa serta secara langsung melibatkan masyarakat dalam penyelesaian. Melalui metode ini, masyarakat dapat melihat langsung bagaimana proses pengajuan hingga perselisihan dapat diselesaikan.

Tujuan dilaksanakan mediasi melalui Peradilan Adat Pertanahan adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Penyelesaian sengketa pertanahan memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Keuntungan yang diterima oleh pihak yang bersengketa dengan adanya penyelesaian Peradilan Adat Pertanahan, yaitu memperoleh efisiensi waktu, hemat biaya serta mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Inovasi Peradilan Adat Pertanahan dan perannya dalam aksi cegah tuntas sengketa pertanahan menciptakan kesadaran hukum dalam bersengketa. Selain itu, dalam upaya penyelesaian masalah ini melibatkan masyarakat secara langsung dan melihat bagaimana proses pengajuan, serta perselisihan dapat diselesaikan.(Red)

(Penulis adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur)

Jasa Pembuatan Website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *