Ombudsman:Perlunya Penegakan Hukum Lingkungan Untuk Mencegah Bencana Banjir.

Bagikan

Mediaanakbangsa.com,Banda Aceh-ombudsman RI perwakilan aceh kembali melakukan diskusi daring dengan tema”upaya penanggulangan banjir”pada kamis (14/05/2020).

Diskusi kali ini menghadiri nara sumber yang sangat berkompeten di bidangnya,antara lain Ir.Sunawardi M.Si(kepala pelaksana BPBA Aceh),Eko Nur Wijayanto S Hut,M.SI(kepala BPDASHL Krueng Aceh).Selanjutnya dari pihak akademisi juga menghadiri Dr.Ir.syahrul,M.SC(ahli hidrologi),dan Dr.Ir.Nazli Ismail,M.SI(kepala prodi magister ilmu kebencanaan unsyah), serta Dr.Taqwaddin husin(kepala ombudsman perwakilan aceh).

Dr.taqwaddin dalam sambutannya mengucapkan prihatin dan duka cita atas musibah yang terjadi saat ini.

“Ombudsman ikut berduka cita atas musibah banjir yang terjadi saat ini,kita berharap semua pihak dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat sehingga pelayanan publik dapat  kembali normal”.ucapnya taqwaddin.

BPBA Aceh Ir.sunawardi yang saat itu sedang dalam perjalanan dari pidie jaya ke takengon juga ikut partisipasi bersama dalam diskusi tersebut.

Dalam paparannya,sunawardi menyebutkan bahwa terjadi banjir saat ini kerena bangunan yang tidak mengacu pada rencana tata ruang lingkungan(RTRW),selain itu juga adanya perusakan alam berupa perambah dan ileggal loging.

“Saat ini pembangunan banyak yang melanggar RTRW,selanjutnya juga banyaknya terjadi perambahan hutan dan ilegal loging.sehingga memicu terjadinya bencana,paparnya.

“Intinya,untuk penanggulangan banjir,harus ada perwncanaan dari hulu ke hilir dan koordinasi semua sektor tambahnya.

Dr.Syarul,yang merupaka ahli hidrologi menyebukan bahwa,kondisi curah hujan saat ini memang pada posisi ekstrem,di tambah lagi dengan kegiatan cocok tanam masyarakat pada posisi lahan yang kemiringan 45°,ini juga berbahaya”kata syahrul.

selanjutnya syahrul menambahkan bahwa,muara saat ini yang juga tertutup dengan sendimentasi,sehingga air tertahan dan tidak dapat mengalir dengan baik.

Sementara Eko Wijayanto,kepala BPDASHL krueng aceh mengatakan bahwa saat ini laju deforetasi di aceh sangat tinggi,sehingga potensi bencana khususnya banjir dan longsor sangat besar.

“Perlu kami sampaikan bahwa,untuk banjir genangan di banda aceh beberapa hari yang lalu,sebenarnya krueng aceh mampu menampung debit air tersebut.Namun karena drainase yang kurang optimal sehingga iar tidak dapat mengalir ke sungai”lanjut eko.

Adapun Dr.Nazli Ismail,pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa upaya penghijauan kembali sangat perlu dilakukan,karena saat ini banyak terjadi kerusakan hutan aceh.

hasil diskusi tersebut,pihak ombudsman akan memberi saran kepada pihak eksekutif dan legislatif pemerintah aceh,adapun hasil yang meminta di optimalkan implementasi produk legislasi(Qanun) di regulasi yang sudah cukup memadai.

Selanjutnya kami mengajak semua komponen masyarakat,baik NGO,kalangan bisnis,masyarakat lokal untuk bersama melakukan upaya prevensi,mitigasi,dan pengurangan resiko bencana(PRB).Hal itu penting,karena apabila terjadi bencana maka yang menderita kerugian materiil dan immateril kita semua,lanjutnya.

“Terakhir,kami meminta kepada penegak hukum agar lebih peduli melakukan upaya penegakan hukum lingkungan terkait dengan perusakan hutan”tutur taqwaddin yang juga merupakan dosen hukum lingkungan dan dosen magister ilmu kebencanaan di Unsyiah.(Deni meliala)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *