Kilang kayu di sijuk Aceh Timur Bermasalah

Bagikan

Mediaanakbangsa.com,Aceh Timur –
Setelah sempat diberitakan beberapa waktu yang lalu, bahwa kilang kayu ( Sawmil ), milik CV. Putra Pante Bidari jaya berada di dalam kawasan HTI milik PT. Rimba Timur Sentosa ( RTS ) di kabupaten Aceh Timur.

Ternyata setelah berkoodinasi dengan dinas terkait seperti Dinas kehutanan dan lingkungan hidup provinsi Aceh, Balai pengelolaan hutan produksi ( BPHP ), Balai Pemanfaatan kawasan hutan ( BPKH ), kesatuan pengelolaan hutan ( KPH ) wilayah III Aceh dan pemegang kontrak HTI PT.RTS, ternyata kilang kayu ( sawmil ) CV. Putra Pante Bidari jaya, selama ini mengambil bahan baku dari areal HTI milik PT. RTS yang izinnya sudah pada mati.

Pemegang kontrak HTI PT.RTS, yang lama, saat di konfirmasi wartawan Mediaanakbangsa.com Sabtu 2/5/2020 CV. mitra membenarkan kalau bahwasanya HTI milik PT. RTS izin Rencana kerja tahunan (RKT) nya sudah mati sejak akhir tahun 2018 dan Rencana kerja umum (RKU ) berakhir tahun 2019 yang lalu.

Direktur CV. Mitra, Shaifuddin, ST mengatakan, izin tersebut sempat terhenti dilakukan perpanjangannya akibat konflik keamanan yang sempat terjadi di aceh pada tahun 2016 sampai 2017 yang lalu. Sehingga aktivitas dilokasi tersebut harus dihentikan, akibat tanpa aktivitas tersebut berdampak terhadap fakumnya administrasi yang mengakibatkan matinya izin terhadap lokasi tersebut.

Karena aktivitas terhenti sedangkan biaya pengurusan perizinan yang membutuhkan biaya yang banyak, karena perizinan harus dilakukan di kementerian kehutanan Replik Indonesia baik RKT maupun RKU sehingga menjadi berlarut-larut, tambahnya.

Kepada instansi terkait, agar segera turun kelapangan untuk dapat melakukan investigasi tentang kebenaran terhadap keberadaan posisi kilang kayu milik CV. Putra Pante Bidari Jaya berada didalam areal kawasan hutan milik Pemerintah.

Diduga adanya oknum yang membackup sehingga kilang kayu tersebut memiliki izin operasional dan bebas melakukan kegiatan tanpa adanya pengawasan dari instansi manapun.

Aparat penegak hukum diminta untuk turun kelapangan agar dampak dari tetap nya beroperasi kilang kayu tersebut dapat berdampak sosial ditengah masyarakat yang nanti dapat berdampak negatif.

Aparat penegak hukum diminta untuk melakukan penutupan terhadap kilang kayu tersebut sampai perizinan RKT dan RKU milik HTI PT. RTS selesai melakukan perpanjangan perizinannya karena selama ini perusahaan tersebut mensuplay bahan baku terhadap kegiatan kilang tersebut. Dan mengambil ulang titik koordinat terhadap posisi kilang tersebut dan apa bila benar di dalam kawasan hutan negara, kilang tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain karena berada didalam kawasan hutan milik negara, tidak mungkin didalam izin ada izin.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *