Bersihkan Aceh dari oknum Elite Politik lobi Proyek Pembangunan, stop politik fee!

Bagikan

Mediaanakbangsa.com,Lhokseumawe – Aceh termasuk salah satu provinsi yang menghasilkan banyak produk pembangunan yang terbengkalai, tidak di manfaatkan bahkan tidak dibutuhkan, banyak pembangunan yang ada di Aceh tidak tepat sasaran dan tidak ada pengaruh yang signifikan untuk pembangunan perekonomian masyarakat Aceh khususnya. Jum’at (24/01/2019)

Menurut penuturan Akbar selaku mahasiswa dari Universitas Malikussaleh, “pembangunan yang ada di Aceh setelah pasca Tsunami tidak ada yang membawa perubahan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh, pembangunan-pembangunan di Aceh sudah tidak lagi menjadi sebagai aset penunjang perekonomian, tetapi sudah menjadi ajang perlombaan untuk mendapatkan fee proyek semata, tidak adanya pengawasan terhadap berjalan nya fungsi dengan optimal”.

Seperti Balai Benih Ikan (BBI) di Gampong Kupula Padang Tiji, Pidie sudah hampir tiga tahun tak difungsikan. Padahal peternak ikan kolam di Padang Tiji sangat berharap BBI ini segera difungsikan untuk bisa mendapatkan benih ikan berkualitas. BBI seluas empat hektare (ha) itu yang dibangun era tahun 2002 pernah difungsikan sekitar tahun 2007-2008. Tapi belakangan telah terbengkalai hingga kini.

Berlanjut pada Proyek pelabuhan perikanan yang dibangun Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) menghabiskan anggaran Rp438 miliar di Pulau Breuh, Kecamatan Pulo Aceh, Aceh Besar terbengkalai.

Deputi Komersial dan Investasi BPKS Agus Salim di Banda Aceh, Senin, menyebutkan, pelabuhan perikanan tersebut belum beroperasi karena terkendala berbagai persoalan. Pelabuhan perikanan terpadu tersebut dibangun sejak 2012 dan selesai 2018.

Sebagian lahan ditumbuhi tanaman semat dengan ketinggian hampir dua meter. Ruas jalan di kompleks pelabuhan dipenuhi kotoran sapi. Begitu juga di bangunan pelelangan ikan, dipenuhi kotoran hewan ternak. Termasuk ada bangunan yang atap dari seng copot.

Beralih ke Daerah Lhokseumawe
Terdapat beberapa bangunan yang tak di fungsikan setelah rampung dibangun
Seperti pasar sayur dan ikan milik Pemkab di kawasan Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Di bangun 2014 lalu dan selesai di rehab kembali pada 2018, namun sampai sekarang belum ada pemberitahuan untuk memfungsikan bangunan tersebut.

Kemudian ada lagi pasar buah dan pusat jualan permainan anak-anak di Jalan Pasee, Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti. Bangunan tersebut dibangun sejak 2016 yang lalu namun tidak kunjung rampung dan terbengkalai hingga sekarang.

Akbar menambahkan, “Cucuran dana otsus akan selama 20 tahun, dengan tujuan membiayai pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, dana otsus diberikan agar Aceh bisa mengejar ketertinggalan akibat konflik dan pasca Tsunami, Ini miris dan menyedihkan, besar harapan masyarakat Aceh, agar anggaran yang telah menelan miliaran rupiah tersebut dapat segera difungsikan oleh dinas atau pemerintah kabupaten dengan meanggarkan kembali pembangunan lanjutannya pada tahun 2020. Seharusnya, proyek yang bersumber dari APBK atau Otsus yang sudah dikeluarkan tadi benar-benar termanfaatkan dengan baik dan diterima manfaatnya oleh masyarakat”

Dalam hal ini, besar harapan kita terhadap Plt Gubernur Nova Iriansyah juga harus menjamin keterlaksanaan visi dan misi setiap kabupaten daerah serta tegas terhadap Pemkab/pemko terutama dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, mengingat Gubernur/Plt memiliki wewenang penuh sebagai kepala daerah.(Indra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *