Rekomendasi Tiga Kepala Kampong Untuk PT. Laot Bangko Diprotes

Bagikan

Mediaanakbangsa.com,Subulussalam-

Terbitnya surat yang di tanda tangani sebanyak Tiga kepala kampong di kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam merupakan dukungan atau rekomendasi perpanjangan izin HGU PT.Laot Bangko mendapat protes keras.
Pasalnya, Tanda tangan Tiga kepala kampong tersebut, yakni, kepala kampong Cipar Pare, Lae Simolap dan Cipar Pare Timur kecamatan Sultan Daulat itu sama sekali tidak berbatasan dengan HGU PT.Laot Bangko sehingga menjadi perhatian serius dan mendapat protes keras.

Yusril, kepala kampong Tangga Besi mengatakan, Kampong Cipar Pare,Lae Simolap dan Cipar Pare Timur tidak berhak memberi dukungan atau rekomendasi untuk perpanjangan izin HGU PT.Laot Bangko, sebelum kampong yang berbatasan langsung dengan HGU tersebut memberi dukungan atau rekomendasi.

“Terkecuali mereka dapat ‘tawaran nilai tinggi’ atau mereka ada ‘kedip-kedipan mata’, saya sangat keberatan, ini akan bisa menimbulkan konflik di masyarakat, gegara ulah mereka kita jadi korban, kampong kita yang berbatasan mereka pula yang merekomendasi” kata Yusril kepada Warawan Rabu, (25-12-2019).

Diketahui, sebanyak Delapan desa yang berbatasan langsung dengan HGU PT.Laot Bangko. Yaitu, desa Singgersing, Namo Buaya, Batu Nafal kecamatan Sultan Daulat. Kemudian kampong Kuta Cepu, Tangga Besi kecamatan Simpang Kiri, dan Kampung Baru, Sikelang dan Jontor kecamatan penanggalan.

Anshori, Kepala kampong Cipar Pare di temui tim Wartawan dikediamannya  Rabu, (25-12) mengaku telah menanda tangani surat untuk PT.Laot Bangko itu ketika rekannya Rahmat Sagala merupakan kepala kampong Namo Buaya datang menyodorkan surat secara kolektip itu untuk di tanda tanganinya. Anshori menjelaskan, dirinya tidak bertujuan untuk mendukung perpanjangan izin HGU, akan tetapi surat yang di tanda tanganinya itu kata dia, hanya sekedar mendukung keberadaan PT.Laot Bangko karena banyak warga kampungnya bekerja di perusahaan tersebut, tapi jika tanda tanggannya itu akan jadi bermaslah, Anshori berjanji akan bersedia mencabut kembali.

“Iya benar, waktu itu datang pak Rahmat Sagala, ketepatan jumpa di jalan, dia suruh teken surat, saya lihat semua dari Lima desa meneken dalam Satu lembar. (pak Sopian dan Pak Molek (Kepala Kampong Lae Simolap dan Cipar Pare Timur) telah meneken duluan bersama ketua BPG masing-masing, termasuk pak Rahmat dan Pak Fajar  (kepala kampong Namo Buaya dan Batu Nafal) juga neken. Tapi gak usah di politisir lah, kalau itu salah bisa di cabut lagi, kan gak susah”  ucap Anshori.

Hal senada di sampaikan Sopian, kepala kampong Lae Simolap saat di temui tim Tim Wartawan secara terpisah. Sopian menuturkan,  kepala Mukim Batu Batu Harisman,SP datang menyodorkan surat yang hendak di tekennya itu, namun sopian beralasan sama sekali tidak tahu surat yang di tekennya itu untuk rekomendasi perpanjangan izin HGU PT.Laot Bangko namun karena menimbang warga kampongnya banyak bekerja di perusahaan tersebut.

“Pertimbangan saya karena banyak warga kami bekerja di perusahaan itu di masukkan sama pak Mukim, jadi wajar kita dukung keberadaannya, saya tidak tahu kapan izinnya berakhir, kalau memang tekenan saya bisa jadi rekomendasi berati kami berhak lah dapat CSR dan plasma nya,nanti saya mintak tu sama pak Mukim karena dia Humas juga di Laot Bangko” sebut Sopian.

Saat di konfirmasi di tempat terpisah, Rahmat Sagala kepala kampong Namo Buaya membantah, dirinya tidak pernah membawa surat dan meminta tanda tangan kemana pun dan kepada siapa pun, bahkan Rahmat Sagala Mengaku tidak pernah memberikan tanda tangan untuk perpanjangan izin HGU PT.Laot Bangko.

“Jangankan saya membawa surat untuk meminta tanda tangan orang lain saya sendiri belum pernah menanda tangani surat rekomendasi perpanjangan izin HGU PT.Laot Bangko, tapi saya tetap mendukung. Dan saya yakin biar pun Walikota tidak merekomendasi,  PT.Laot Bangko tetap di perpanjang, kita kan tau perusahaan raksasa ini, uangnya sudah ratusan Miliar keluar, egak mungkin terbuang begitu saja” ujar Rahmat Sagala.

Di kesempatan Lain, Bijak Angkat kepala Mukim Belegen kecamatan Simpang Kiri sangat menyayangkan tindakan Kepala Mukim Harisman, SP selaku kepala Mukim Batu Batu kecamatan Sultan Daulat yang telah memberi rekomendasi perpanjangan izin HGU PT.Laot Bangko dari kampong yang tidak memilika kapasitas memberi rekomendasi.

“Saya yakin itu semua Pak Mukim Haris yang mengkoodinir, tanpa dia tidak mungkin PT. Laot Bangko dapatkan tanda tangan rekomendasi dari Tiga Kepala Kampong yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Yang jelas banyak alasan saya untuk menyatakan bahwa Mukim Harisman lah yang ‘Bermain’ di sana” tutur Bijak Angkat.

Harisman,SP selaku Humas PT Laot Bangko, juga Kepala Mukim Batu Batu di konfirmasi Wartawan via aplikasi Whatsaap terkait munculnya tanda tangan dari krpala kampong Cipar Pare, Lae Simolap dan Cipar Pare Timur sebagai dukungan atau rekomendasi perpanjangan izin HGU PT. Laot Bangko itu, tidak bersedia membalas kendati pesan yang terkirim telah di baca, hingga berita ini di turunkan keterangan dari Kabid Penyuluhan Distanbunkan Kota Sububulussalam ini belum berhasil di peroleh.(Ipong)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *