RS GRAHA BUNDA ACEH TIMUR KEMBALI BERULAH, DIDUGA MELAKUKAN PENINDASAN TERHADAP KARYAWAN/PEKERJA

Bagikan

Mediaanakbangsa.com,Aceh Timur-
Setelah sempat viral beberapa waktu lalu tentang pemecatan puluhan karyawan/pekerja secara sepihak, sempat juga di hebohkan dengan penahanan Jenazah bayi tanpa BPJS dan beberapa kasus lainnya RS ini memang kerap mencuri perhatian, baru-baru ini kita kembali mendapatkan laporan dari karyawan/Pekerja RS Tersebut, Karyawan/pekerja yang tidak ingin disebutkan namanya melaporkan kepada mediaanakbangsa.com Sabtu 30 November 2019.

Dia mengatakan gaji kami belum UMR/UMP tapi setiap bulan dipotong 1% untuk iuaran BPJS Kesehatan sedangkan waktu dikontrak dijelaskan gaji segitu sudah potongan semua, sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan Kami tidak diberikan, ada lagi beberapa karyawan yang sudah bekerja 6 bulan, 5 bulan dan 4 Bulan Belum d kontrak padahal menurut perjanjian trening hanya 3 bulan dan disini juga masih ditahan ijazah dan STR. Kata salah seorang pekerja tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan kami bekerja 2 sift dengan 12 jam kerja/Hari tanpa hitungan lembur, di kontrak bagi yang sudah bekerja selama 1 tahun dapat jatah cuti tahunan yang berjalan cuman dikasih 1 bulan sekali itupun harus ganti dinas, kadang tidak masuk kerja 1 hari karena sakit sedangkan sudah memberi kabar namun jika tidak dirawat kami tetap dipotong gaji dan tidak jarang sedikit sedikit kami dikasih ST atau SP, yang lebih menyakitkan bagi karyawan yang tidak masuk kerja karena melahirkan juga diberlakukan potong gaji. Kata pekerja RS graha Bunda Aceh Timur terebut.

Saat disinggung oleh media kenapa tidak melapor ke disnaker,? pekerja tersebut menjawab, mengingat lowongan kerja yang sulit, dan kami selalu ditekan kadang ada juga orang disnaker dan orang dari provinsi yang datang ke RS tetapi kami lngsung d wanti-wanti oleh para petinggi RS untuk tetap bungkam terkait pelanggaran-pelanggaran hak-hak karyawan yang terjadi disitu. Ungkapnya.

Saat media mencoba mengkomfirmasi pihak RS terkait hal tersebut melalui direktur RS Graha Bunda Aceh Timur dr. Reynanta, Sp.OG via WA pada hari minggu 01 Desember 2019, Direktur RS tersebut terkesan Berkilah, Buang badan tanpa memberikan jawaban pasti, “Nanti dipelajari dulu, Nanti Humas yang akan komfirmasi ke bapak” Kata Direktur RS Graha Bunda tersabut.

Lebih lanjut ketika media menyinggung tentang penahanan Surat-Surat Berharga milik Karyawan, Seperti Ijazah, STR dll, Pihak RS Membantah “ Udah tau saya aturannya pak, kami tidak menahan. Bapak Tanya yang betul dengan yang kasih informasi, jangan nanti salah naikan berita” Uangkap dokter spesialis Kandungan yang merupakan Direktur RS Tersebut.

Lebih lanjut pihak media menanyakan, Trening 3 bulan gaji 850 namun pihak manajemen RS ada yang sudah 6 bulan tetapi belum dikontak, seharusnya setelah habis masa trening 3 bulan jika tidak layak di kontrak ya dilepaskan.? Direktur tersebut Menjawab “Emang siapa yang udah 6 bulan,? yang bapak tau siapa?” Jawabnya dengan balik bertanya. Lebih Lanjut dia mengatakan “ Nanti akan di hubungi dan jawab sama pak Pidan sebagai humas, Terimakasih atas pertanyaan-pertanyaan ini. Tutupnya.

Saat media mencoba mengkomfirmasi ulang terkait janji direktur tentang jawaban dari Humas RS namun sampai Berita ini tayang pihak media tidak berhasil mendapatkan jawaban dan tidak kunjung dihubungi oleh pihak RS.

Untuk diketahui bersama,UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan tegas melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
Kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kesepakatan (konsensus) para pihak kausa-nya harus halal. Sehingga, memperjanjikan upah di bawah upah minimum antara pengusaha dengan pekerja adalah null and void atau batal demi hukum.

Membayar upah lebih rendah dari upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman pidana penjara bagi pengusaha paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100juta dan paling banyak Rp400juta.

Pada dasarnya, setiap pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. Ini diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang berbunyi:
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Dalam penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan sebagai berikut: “Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.

Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.”

Terkait Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 72/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frasa “…tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, Mahkamah memberi penegasan selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama masa penangguhan tetap wajib dibayar oleh pengusaha.

Dengan kata lain, penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan.

Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penangguhan adalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya.
Tata Cara Penangguhan Penahanan
Tata cara penangguhan upah minimum diatur dalam Kepmenakertrans Nomor KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.

Pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

Permohonan tersebut merupakan hasil kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penangguhan UMK, pengusaha harus mencapai kesepakatan dengan pihak buruh/pekerja terkait penangguhan upah minimum.

Jika telah tercapai kesepakatan mengenai penangguhan upah minimum, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan permohonan kepada Gubernur. Permohonan penangguhan upah minimum harus disertai dengan:
(1) naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;
(2) laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
(3) salinan akte pendirian perusahaan;
(4) data upah menurut jabatan pekerja/buruh;
(5) jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum; dan
(6) perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang.
Apabila perusahaan yang memohon penangguhan upah minimum berbentuk badan hukum, atau jika Gubernur merasa perlu untuk pembuktian ketidakmampuan keuangan perusahaan, maka laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik.
Terhadap permohonan penangguhan upah minimum, Gubernur akan memberikan persetujuan atau penolakan setelah menerima saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. Apabila penangguhan upah minimum disetujui, Gubernur memberi penangguhan upah minimum untuk jangka waktu paling lama 12 bulan.(Tim)

Jasa Pembuatan Website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *