Masyarakat Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Pencairan Dana Desa Tahap II Gampong Serambi Indah

Bagikan

Mediaanakbangsa.com,LANGSA – Terkuaknya masalah penarikan dana desa tahap II Gampong Serambi Indah yang hanya melampirkan surat pernyataan dari geuchik dan tuha peut gampong tersebut menjadi sorotan dan perbincangan public.

“Setahu saya, salah satu persyaratan dalam pencairan dana desa tahap II ini harus melampirkan LPJ. Tetapi mengapa persyaratan itu tidak berlaku Bagi Gampong Serambi Indah? Ada apa dengan Camat Langsa Barat dan Kabid DPMG yang langsung memberikan rekomendasi untuk pencairan dana tersebut?,” ujar Sukma M. Thaher, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Nusantara (Gemantara) Kota Langsa kepada Mediaanakbangsa.com Sabtu (26/10/2019), di Langsa.

Menurutnya, mencuatnya permasalahan ini ke publik menimbulkan berbagai tanggapan miring terhadap sistem admistrasi pemerintahan di Kota Langsa. Karena masyarakat menilai ada kekhususan bagi Gampong Serambi Indah dari Pemko Langsa.

“Pernyataan Camat Langsa Barat dalam menjawab pertanyaan awak media dalam pemberitaan sangat menimbulkan kecurigaan. Ada mainan apa antara Geuchik Serambi Indah, Camat, DPMG Serta DPKA Kota Langsa?” ulasnya dengan penuh tanda tanya.

Sukma menjelaskan, sebelum mengeluarkan rekomendasi untuk penarikan dana desa tahap II semestinya pihak kecamatan memverifikasi kelengkapan dokumen dari pihak gampong. Begitu juga yang seharusnya dilakukan oleh DPMG.

“Atas adanya kejanggalan praktek sistem administrasi tersebut, kami minta pihak penegak hukum untuk mengusut persoalan itu. Kami berharap masalah ini bisa diungkap ke publik,” pinta Sukma yang juga merupakan Sekretaris Sapma PP Kota Langsa.

Hal senada juga disampaikan Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh, Nasruddin. Menurutnya, timbulnya tanggapan miring dari masyarakat terkait masalah tersebut sangatlah wajar. Karena memang ada kejanggalan dalam proses pencairan dana desa tahap II itu.

“Ada juga menduga bahwa pencairan dana desa tahap II Gampong Serambi Indah tanpa LPJ dapat dilakukan karena adanya hubungan keluarga antara geuchik dan salah seorang pejabat di DPKA Langsa. Tapi semoga hal itu hanya dugaan-dugaan atau opini saja,” kata Nasruddin.

“Supaya tidak menimbulkan berbagai pendapat masyarakat tentang proses pencairan dana desa tersebut, kami sangat berharap ketegasan aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas masalah itu,” terangnya.

Sementara itu, Kabid DPMG Kota Langsa telepon selular nya saat dihubungi Mediaanakbangsa.com untuk dimintai hak jawabnya tidak aktif.(RED)

Jasa Pembuatan Website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *